Assalammualaikum, selamat datang kelas IPS. Disini guru akan membahas pelajaran sejarah yaitu Hai”Agresi Militer Belanda 2“. Berikut penjelasannya di bawah ini:

Kronologi-Agresi-Perang-Belanda-2

Contents

Kronologi Agresi Militer Belanda 2

Implementasi hasil negosiasi Renville terhenti. Upaya mencari jalan keluar KTN selalu seadanya karena tidak ada kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta (Wakil Presiden dan Perdana Menteri) tetap teguh mempertahankan kedaulatan Indonesia, sedangkan Belanda terus mencari cara untuk menggerogoti wibawa Indonesia.

Ketegangan di Saar semakin memuncak, Indonesia dan Belanda mengirimkan nota ke KTN. Kedua catatan tersebut berisi tuduhan terhadap pihak lawan bahwa mereka tidak menghormati hasil negosiasi Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam tanggal 18 Desember 1948, walikota tinggi kota Mahkota Belanda Ph.D. Beel mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan hasil perundingan Renville.

Sementara itu, situasi di dalam negeri sangat mencekam akibat penentangan Front Demokrasi Rakyat (PKI dan sekutunya) terhadap kebijakan yang dipimpin kabinet Hatta. Oposisi ini meningkat setelah tokoh komunis lama Muso, yang memimpin pemberontakan PKI pada tahun 1926, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Muso selalu radikal sejak masa mudanya dan pada tahun 1926 dia menghasut pemberontakan PKI.

Oposisi terhadap kabinet Hata mencapai puncaknya ketika Sumarsono, pimpinan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini segera ditumpas oleh pemerintah Republik. Belanda ingin menggunakan pemberontakan PKI sebagai alasan yang sangat baik untuk menyerang Republik dengan dalih membantu Republik melawan komunisme.

Sebelum pasukan Republik dapat beristirahat setelah operasi terus-menerus melawan PKI, Belanda kembali menyerang. Pada dini hari tanggal 19 Desember, pesawat Belanda membom Maguwo (sekarang Bandara Adisucipto) dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa ini mengawali agresi militer Belanda II. Pengeboman itu diikuti dengan pendaratan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu, bisa dikuasai.

Dalam situasi kritis, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan cepat dan mengambil keputusan mendesak berikut ini.

  1. Melalui radiogram, pemerintah Indonesia mengamanatkan Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Indonesia (PDRI) di Sumatera.

  2. Presiden dan Wakil Presiden RI tetap berada di kota dengan resiko ditangkap Belanda, agar dekat dengan KTN (sekarang berlokasi di Kaliurang).

  3. Pimpinan TNI mundur dari kota dan melancarkan perang gerilya dengan membentuk daerah pertahanan (sistem wehkreise) di Jawa dan Sumatera.

Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda menculik presiden dan sejumlah pejabat. Soekarno diasingkan ke Prapat, Hatta ke Bangkok, tetapi kemudian Soekarno dipindahkan ke Bangkok. Sedangkan Jenderal Soedirman memimpin TNI melancarkan perang gerilya di luar kota.

Tujuan agresi militer Belanda 2

Tujuan Belanda melakukan agresi militer kedua adalah untuk menghancurkan kedaulatan Indonesia dan mendapatkan kembali penguasaan atas wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer ke beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia saat itu.

Pihak Belanda sengaja membuat keadaan di tengah wilayah Indonesia tidak aman sehingga pada akhirnya mereka berharap dalam keadaan demikian pihak Indonesia menyerah dan siap menuruti ultimatum yang diberikan Belanda. Selain itu, rakyat Indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia dan TNI secara de facto sudah tidak ada lagi.

Dampak Agresi Militer Belanda 2

Di bawah ini adalah 2 dampak agresi militer Belanda 2 terhadap Indonesia dan Belanda, yaitu:

1. Dampak agresi militer Belanda 2 bagi Indonesia

Berikut adalah 2 dampak agresi militer Belanda 2 terhadap Indonesia, yaitu:

  • Lapangan udara (lapangan terbang Maguwo) dikuasai pasukan Belanda dengan serangan udara menggunakan 14 pesawat (terdiri dari Mustang dan Kittyhwaks).

  • Korban tewas TNI sebanyak 128 prajurit saat penyerangan di Bandara Maguwo.

  • Pembentukan PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Bukit Tinggi.

  • Beberapa tokoh Republik diasingkan antara lain: Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mr. Assat, dan Mr. AG. Pringgodigdo.

  • Para eksil menggunakan pesawat pengebom B 25 dengan sasaran yang tidak jelas, ada yang diasingkan ke Parapat, Berastagi dan Pangkalpinang.

  • Kota Yogyakarta (ibukota Republik Indonesia) berhasil dikuasai Belanda.

  • Beberapa bangunan penting di kota DIY dihancurkan oleh pasukan Belanda.

2. Dampak agresi militer Belanda 2 terhadap Belanda

Di bawah ini adalah 2 dampak agresi militer Belanda 2 terhadap Belanda, yaitu:

  1. Keberhasilan Belanda menguasai ibu kota negara Republik Indonesia tidak mengakibatkan runtuhnya semangat juang para pejuang, dan masih ada perlawanan dari pihak TNI. Mereka melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda.

  2. Perlawanan Republik Indonesia dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 yang lebih dikenal dengan sebutan Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

  3. Perlawanan ini membuat pasukan Belanda kewalahan dan berhasil dilumpuhkan.

  4. Selain itu, perlawanan dilakukan dengan strategi gerilya di daerah-daerah di luar kota Yogyakarta, antara lain Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Soedirman.

Perjuangan bangsa Indonesia melawan agresi militer Belanda2

Di bawah ini adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan agresi militer Belanda 2 yaitu :


  • Strategi Kekuatan Diplomasi

Dengan melancarkan agresi militer keduanya, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dan TNI secara de facto sudah tidak ada lagi. Tujuan Belanda dapat digagalkan oleh perjuangan diplomatik. Di antara para pejuang diplomasi adalah Palar, Sujatmoko, Sumitro dan Sudarpo yang bepergian ke luar negeri. Tindakan yang diambil dalam pertempuran diplomatik termasuk yang berikut:

  1. Mendemonstrasikan kepada masyarakat internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan yang melanggar perjanjian damai (hasil perundingan Renville).

  2. Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai dibuktikan dengan sikapnya, menghormati hasil perundingan Renville dan menghormati KTN.

  3. Hal itu membuktikan bahwa NKRI masih berdaulat dengan masih berjalannya pemerintahan melalui PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam (serangan Oemoem 1 Maret).

Kerja keras perjuangan diplomasi berhasil membangkitkan simpati dunia internasional terhadap Indonesia. Amerika Serikat meminta Belanda untuk menarik pasukannya dari wilayah Indonesia (sambil mengancam akan menghentikan bantuannya). Dewan Keamanan PBB meminta Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Tekanan terus menerus dari dunia internasional akhirnya berhasil memaksa Belanda mengakhiri angkatan perang keduanya.


  • Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Sebelum pasukan Belanda memasuki istana kepresidenan, Presiden Soekarno menginstruksikan Menteri Kesejahteraan Rakyat Syafruddin Prawiranegara (yang kebetulan berada di Sumatera) untuk membentuk pemerintahan darurat jika pemerintahan RI di Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi. Sesuai dengan instruksi tersebut, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. PDRI berkantor pusat di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Kabinet PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)

  • Ketua (Perdana Menteri) merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan: Syafruddin Prawiranegara.

  • Menteri Luar Negeri : AA Maramis

  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merangkap Menteri Dalam Negeri dan Agama : Teuku Moh. Hasan.

  • Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman : Lukman Hakim.

  • Menteri Pekerjaan Sosial, Pembangunan, Karang Taruna dan Keamanan : Sutan Rasyid.

  • Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan : Ir. Sitompul.

  • Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran : Ir. indera.

Pada agresi militer kedua, Belanda melanjutkan propaganda bahwa pemerintah di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda bisa digagalkan oleh PDRI. PDRI telah berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam proses. Bahkan, pada 23 Desember 1948, PDRI sempat memberikan instruksi lewat radio kepada perwakilan Indonesia di PBB. Dengan isinya, pihak Indonesia sekaligus menimbulkan simpati dunia internasional.

Atas keberhasilan tersebut pimpinan PDRI kecewa dengan tindakan pimpinan Indonesia di Bangka yang berunding dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga tidak setuju dengan hasil perundingan Roem-Roijen yang cenderung melemahkan wibawa Indonesia. Pimpinan PDRI yakin posisi Indonesia kuat sehingga bisa berbuat lebih banyak dengan Belanda.

Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, diadakan pertemuan antara pimpinan PDRI dengan pimpinan RI yang ditahan di Bangka. Pertemuan itu diadakan pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta. Hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut.

  1. PDRI menyerahkan keputusan hasil perundingan Roem Roijen kepada Pemerintah, Panja KNIP dan pimpinan TNI.

  2. Di hari yang sama, Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan mandat kepada Wakil Presiden Hatta.

Bibliografi:


  1. Wayan, saya Badrika. pada tahun 2006 Sejarah SMA Kelas XII Program IPS Jilid 3. Jakarta, Penerbit Erlangga


  2. Ricklefs, M. 2008. Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Serambi.


  3. Suryanegara, AM 2010. Api Sejarah, Volume 2. Bandung: Salamadni.

Demikian penjelasan IPS-sejarah HAI Garis Waktu Agresi Militer Belanda 2: Tujuan, Dampak, dan Perjuangan Bangsa Indonesia

Semoga materi hari ini bermanfaat bagi para siswa, terima kasih!!!

Baca artikel lainnya:

Web Seputar Pengetahuan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *